Senin, 25 April 2011

Per. Mendagri No. 2 Tahun 1987 dan Per. Mendagri No. 1 Tahun 2008

Ada beberapa revisi yang telah dilakukan oleh pemerintah mengenai permendagri perkotaan di Indonesia, seperti halnya Per. Mendagri No. 2 Tahun 1987 yang kemudian direvisi menjadi Per. Mendagri No. 1 Tahun 2008. Beberapa alasan (yang mungkin) membuat Per. Mendagri No. 2 Tahun 1987 perlu untuk direvisi adalah :

Rencana Tata Ruang kota yang berisi rencana penggunaan lahan perkotaan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1987, dibedakan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota, yang merupakan rencana jangka panjang; Rencana Detail Tata Ruang Kota, sebagai rencana jangka menengah, dan Rencana Teknis Tata Ruang Kota, untuk jangka pendek. Ketiga jenis tata ruang kota tersebut disajikan dalam bentuk peta-peta dan gambar-gambar yang sudah pasti (blue print).

Sebagaimana dikemukakan oleh para pakar ilmu sosial, bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang berkembang, sangatlah dinamis dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Terlebih lagi dengan berkembang-pesatnya teknologi komunikasi dan transportasi di dalam era globalisasi. Pada kondisi masyarakat yang demikian kiranya kurang tepat dengan diterapkannya perencanaan tata ruang kota yang bersifat pasti atau blue print planning. Blue print planning lebih tepat diterapkan pada masyarakat yang sudah mantap, karena pada masyarakat yang sudah mantap ini, perubahan-perubahan yang terjadi sangatlah kecil. Sedang untuk masyarakat yang sedang berkembang lebih tepat diterapkan model process planning.

Oleh karena itu, dilakukanlah penyempurnaan peraturan yang di ungkapkan dalam Per. Mendagri No. 1 Th 2008 sebagai pengganti Per. Mendagri No. 2 Th 1987

Selain itu, hal lain (yang mungkin) menjadi alasan untuk dibuat revisi adalah Pada per.mendagri no.2 tahun 1987 di jelaskan mengenai tujuan dari perencanaan suatu kota yang telah berdiri, pasal ini lebih memfokuskan pada suatu kota yang telah ada. Sedangkan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang, sehingga dibutuhkan adanya pengembangan kota-kota baru agar tercipta banyak ruang baru dan juga merupakan solusi untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah akibat dari urbanisasi karena sistem desentralisasi. Selain itu juga pada per. Mendagri no,1 tahun 2008 pasal 22 dibeberkan mengenai peremajaan kawasan perkotaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat sehingga memberikan kesempatan untuk dapat berkembang lebih pesat.

Dan alasan terakhir dari hasil analisis saya adala Pada Per.Mendagri no. 2 Tahun 1987 pasal 2 maksud perencanaan kota adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat kota. Pasal ini lebih cocok apabila digunakan bagi negara-negara stabil yang sudah mapan, yang telah memiliki kota-kota dengan kualitas dan kuantitas, akan tetapi harus tetap ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan jaman. Sedangkan di Indonesia, masih perkembangan antara kota tidak seimbang, banyak gap yang terjadi. Hanya beberapa kota yang berkembang dengan pesat, sehingga dibuatlah per.mendagri no. 1 tahun 2008 pasal 16 yang menjelaskan mengenai perencanaan perkotaan baru.

Sekian dan terima kasih, we love u Indonesia! ;)

Kota Boston dan Land Reclamation

Kota Boston tuh mengalami Land Reclamation besar - besaran lho, siapa sangka kalau ini kota dulu kecil banget, hanya karena kebutuhan masyarakat akan spaces jadilah reklamasi lahan.

Kalau dari MIT disebutkan bahwa :


Pertumbuhan kota Boston di program dengan menggunakan 4 hal :

•Eksploitasi kelebihan dari suatu kawasan dengan mengontrol arah perkembangan

•Integrasi terhadap area terbuka di sebuah kota

•Kota yang berhubungan dengan air

•Kebutuhan Transportasi dan masalahnya


Berikut foto - foto kota Boston dari tahun ke tahun.




Reklamasi lahan sendiri adalah proses pembuatan lahan baru di laut atau dasar sungai. Dikenal juga sebagai Landfill. Pembuatan lahan baru merupakan kebutuhan dari kegiatan manusia, karena tingkat aktifitas semakin tinggi sedangkan luasan daratan tidak lagi dapat menampung kegiatan tersebut. Salah satu contoh dari reklamasi lahan adalah pulau buatan, seperti yang kita lihat pada Kansai International Airport (Jepang), Palm Island, The World, dan hotel Burj al Arab (Dubai).

People need spaces, we build and we should not destroy the natural habitats!

Jumat, 15 April 2011

Mari Kita Pugar Lawang Sewu


Konservasi dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menghambat atau melindungi bangunan dari pengaruh penyebab kerusakan lebih lanjut sehingga dapat memperpanjang usia bangunan. Bidang konservasi mempunyai tugas yang penting dalam pemugaran bangunan cagar budaya yaitu sejak sebelum pemugaran, pelaksanaan pemugaran dan setelah pemugaran selesai. Di dalam studi pemugaran gedung Lawang Sewu ini, bidang konservasi melaksanakan pekerjaan observasi kerusakan bahan bangunan, rencana penanganan termasuk bahan konservasi yang digunakan.

KERUSAKAN BAHAN BANGUNAN

Observasi bahan bangunan gedung Lawang Sewu dilakukan secara detail bagian per bagian, ruang per ruang, jenis bahan yang digunakan mulai dari fondasi, lantai, dinding, pintu, jendela, plafon sampai atap bangunan.

Kerusakan berdasarkan hasil observasi adalah sebagai berikut :

Kerusakan mekanis

Kerusakan mekanis disebabkan faktor konstruksi dan struktur bangunan itu sendiri maupun faktor dari luar. Kerusakan jenis ini banyak dijumpai pada lantai (tegel keramik banyak yang lepas, retak dan pecah)

Kerusakan fisis

Jenis kerusakan ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti angin, hujan dan terik matahari. Hampir seluruh komponen bangunan tembok Lawang Sewu dari lantai 1 sampai 3 mengalami kerusakan yang disebabkan oleh faktor ini sehingga tampak aus, rapuh, kusam dan mengelupas. Selain itu komponen bahan bangunan dari kayu seperti pintu, jendela, kayu blandar dan sebagainya juga rentan rusak akibat faktor ini.

Kerusakan khemis

Kerusakan ini terutama disebabkan oleh air hujan yang mengakibatkan oksidasi terutama pada bahan bangunan yang terbuat dari besi atau seng. Lambat laut bahan bangunan tersebut akan hancur apabila tidak segera ditangani secara tepat.

Kerusakan bio khemis

Pengamatan selama studi dijumpai bahwa pada atap bangunan gedung Lawang Sewu banyak dihuni kelelawar. Kotoran kelelawar yang berserakan di lantai atau pada plafon bangunan apabila dalam kondisi lembab akan bereaksi dengan H2O. Sulfat yang terkandung dalam kotoran kelelawar akan berubah menjadi H2So4 yang mengakibatkan mempercepat kerusakan bahan-bahan bangunan yang terbuat dari besi, kayu dan spesi tembok. Kerusakan bio khemis lainnya terdapat pada papan-pan kayu hiasan

KONDISI BANGUNAN

Pengamatan terhadap kondisi bangunan Gedung Lawang Sewu meliputi bagian fondasi, lantai, pintu, Jendela, dinding tembok, plafon dan atap. Berikut disampaikan hasil pengamatan terhadap masing-masing komponen bangunan tersebut :

Fondasi

Fondasi masih sangat kokoh, tidak dijumpai adanya retakan, pecah, melesak dan geser. Adanya ventilasi yang tersumbat pada bagian fondasi perlu mendapat perhatian.

Lantai

Lantai bangunan gedung Lawang Sewu dilapisi dengan ubin keramik ukuran 15 x 15 cm dengan warna variasi abu-abu, merah, hitam, hijau dan putih. Lantai seperti ini terdapat pada ruang-ruang (kamar-kamar) bangunan dan selasar sisi luar. Pada ruang utama lantai terbuat dari marmer putih ukuran 55 x 55 cm dengan dihiasi lis serta marmer berwarna hitam ukuran 20 x 55 cm. Lantai pada bangunan lantai 3 hanya di floor biasa dengan kondisi hampir 100 % rusak.

Lantai ubin secara umum masih baik, namun masih terdapat lantai ubin hilang, rusak, lepas dan rusak akibat vandalisme. Selain itu dijumpai kerusakan mekanis seperti retak dan pecah.

Pintu dan Jendela

Bahan yang digunakan untuk pintu dan jendela adalah kayu jati dengan kualitas baik. Lubang ventilasi kayu di atas pintu hampir semuanya kosong dan kacanya banyak yang pecah. Kerusakan terparah akibat vandalisme adalah daun pintu dan daun jendela banyak yang hilang. Selain itu engsel-engsel dalam kondisi aus.

Dinding Tembok

Dinding terbuat dari susunan batu bata berspesi dan diberi acian. Bahan bata kondisinya masih cukup baik, namun acian dan cat sebagian besar kusam, lapuk dan mengelupas. Dari hasil pengamatan selama studi, dinding tembok Gedung Lawang Sewu telah mengalami pengecatan berkali-kali dengan warna putih – hitam – kuning krem – putih. Warna asli bangunan dilihat dari strata warna cat terdalam adalah putih.

Plafon

Plafon Lantai 1 merupakan bagian dari lantai 2 yang dibuat variasi lengkung dengan perkuatan balok-balok besi melintang dan membujur. Balok-balok besi sudah berkarat dan acian di bawahnya rusak.

Plafon lantai 2 pada bagian koridor kanan – kiri terbuat dari kayu jati dengan balok-balok perkuatan juga terbuat dari kayu jati. Kondisi secara umum masih cukup baik, namun terdapat beberapa bagian papan kayunya hilang, aus dan lapuk sehingga diperlukan penggantian.

Plafon bangunan lantai 3 semuanya terbuat dari papan kayu jati. Secara umum kondisinya masih cukup baik hanya perlu pembenahan dan perawatan secara menyeluruh.

Atap

Atap bangunan gedung Lawang Sewu menggunakan bahan genting dengan kualitas sangat baik. Bagian atap yang mengalami kerusakan hampir seluruhnya adalah talang air yang terbuat dari seng. Sedangkan talang yang terbuat dari besi kerusakan berupa adanya lubang-lubang kecil akibat korosi dan karat. Pipa pembuangan air dari talang menuju ke bawah yang terbuat dari besi kondisinya masih cukup baik.

Konstruksi penyangga atap terbuat dari besi terutama bagian kuda-kudanya. Perkuatan dengan menggunakan balok-balok kayu jati ukuran 15 x 20 cm dengan panjang bervariasi. Balok-balok perkuatan kuda-kuda 95 % hilang.

Konstruksi atap gedung A tidak menggunakan usuk. Reng yang berukuran 3 x 4 cm melekat pada papan plafon yang langsung ditutup dengan genting.

Bubungan atap menggunakan genting krepus. Kondisi bilah krepus masih baik hanya acian dan spesi genting krepus 100 % pecah dan retak. Sedangkan pada bagian atap menara bangunan ditutup dengan bahan besi yang dibentuk menyerupaim kubah dimana kondisinya sudah pecah dan aus.

Konservasi Bangunan Cagar Budaya

Proses pemeliharaan (konservasi) bangunan-bangunan tua bersejarah, tidak sama dengan sekadar menjaga barang antik. Makna dan peranannya lebih dari itu. Konservasi turut menentukan masa depan sebuah bangsa.

Masyarakat Indonesia terbiasa untuk membuat sesuatu yang baru, dan melupakan yang lama. Padahal seharusnya, kita belajar untuk memelihara tradisi. Yang dimaksud dengan tradisi adalah tidak memulai segala sesuatu dari nol, melainkan mengadaptasi, melanjutkan, dan memperbaiki apa yang sudah ada.

Melalui bangunan-bangunan tua itu, masyarakat bisa mempelajari satu bagian perjalanan sebuah bangsa. Dari situ juga, masyarakat bisa mempelajari apa yang salah di masa lalu, untuk diperbaikinya pada masa datang.

Filosofi mendalam tersebut dijelaskan oleh Dewan Pimpinan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), Bambang Eryudhawan. Penjelasan tersebut diberikannya, pada saat ditemui setelah penyelenggaraan acara Presentation and Discussion of The UNESCO Asia Pacific Heritage Awards hari ini di Auditorium Museum BI, Jakarta.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa bangunan-bangunan tua, yang dibicarakan di sini, bukan candi atau situs-situs sejarah. Melainkan bangunan yang masih digunakan untuk aktivitas masa kini (urban living), tetapi masih menyimpan nilai sejarah.

Sejauh ini, menurutnya, usaha konservasi bangunan tua di Indonesia masih tersendat. Usaha tersebut terganjal dengan kepentingan-kepentingan, yang mau tidak mau kontra dengan proses konservasi. Selain itu, perlindungan Undang-Undang (UU)nya pun masih rancu.

UU Cagar Budaya seharusnya tidak cocok diterapkan untuk proses konservasi bangunan tua. Salah satu contohnya, UU ini mengatur bahwa bangunan bersejarah, tidak boleh diubah bentuknya. Sedangkan sebagian bangunan tua masih dimanfaatkan sebagai kantor atau hotel. Jika keadaan menuntut adanya renovasi, tentunya harus dilakukan renovasi. Soal kerancuan UU Cagar Budaya itu, Bambang mengusulkan dua solusi. Pertama, UU Cagar Budaya dibuat lebih lengkap dan rinci. Kedua, harus ada UU tersendiri untuk masalah konservasi bangunan-bangunan tua bersejarah.

“Jika memang harus dipugar, tidak menjadi masalah. Asalkan hasil pemugarannya tidak merusak karakter bangunan asal. Selain itu, desain bangunan barunya harus lebih bagus,” ujar Bambang yang juga Ketua Kehormatan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Berkaitan dengan masalah bangunan bersejarah di Indonesia, Penasehat Regional Bidang Kebudayaan UNESCO untuk Asia Pacific, Richard A. Engelhardt, juga memberikan pendapat. Menurutnya, Indonesia tak berbeda dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya. Sama-sama memiliki bangunan-bangunan indah bernilai sejarah tinggi. Permasalahannya adalah sejauh mana usaha yang telah diberikan untuk menjaga dan memeliharanya.

“Setiap negara memiliki permasalahannya sendiri-sendiri untuk proses konservasi ini. Kita semua harus siap untuk berusaha mencari solusinya,” ungkap Engelhardt. Salah satu, yang juga menjadi hambatan, menurut Engelhardt, adalah kurangnya edukasi, terutama bagi para arsitek.

“Seharusnya, di setiap sekolah arsitektur, diberikan edukasi khusus mengenai bangunan-bangunan tua. Mulai dari desain, dan tentu saja sejarah dibaliknya. Sehingga, ketika akan dilakukan pemugaran, para arsitek sudah paham mengenai konsep konservasi ini,” kata Engelhardt.

Thanks God, karena ada mata kuliah konservasi arsitektur di jurusan. But anyway, anyhow, I wanna know about The rules :D check this out!

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (BCB) memberi definisi bahwa BCB adalah benda buatan manusia yang mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, atau memiliki nilai penting lain, di antaranya kelangkaan atau bahkan sebagai satu-satunya yang masih ada dalam hal gaya/langgam atau estetika.

Belajarlah mengetahui peraturan yang berlaku, jangan jadi pelanggar karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan :D be smart be straight!

yup, ini yang lebih lengkap lagi mengenai UU no. 5 tahun 1992

"UNDANG-UNDANG TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA"

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Benda Cagar budaya adalah :

a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
b. Benda alam yang dianggap mempunyai atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

BAB II
TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia

Pasal 3

Lingkup pengaturan Undang-undang ini meliputi benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, dan situs. "

ngutip lagi

"BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN"

Pasal 13

(1) Setiap orang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melindungi dan memeliharanya.

(2) Perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan nilai sejarah dan keaslian bentuk serta pengamanannya.

Pasal 14

(1) Dalam hal orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak melaksanakan kewajiban melindungi dan memelihara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah memberikan teguran.
(2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) upaya perlindungan tetap dilaksanakan oleh pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya, Pemerintah dapat mengambul alih kewajiban untuk melindungi benda cagar budaya yang bersangkutan.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud alam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

(1) Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya.

(2) Tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang:

a. Membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik Indonesia;
b. Memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke daerah lainnya;
c. Mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan darurat;
d. Mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda cagar budaya;
e. Memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya;
f. Memperdagangkan atau memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya


(3) Pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah."

Cara Melihat Suatu Kota

Baca - baca materi Kota dan Permukiman, nemu cara melihat suatu kota ala MIT (materi pelajarannya S2 yang belajar Urban) mauuuuu..... To be honest, I am dreaming about get scholarship outside and learn bout Urban.. wish God heard my pray.. thanks :)

So, menurut MIT, cara melihat suatu kota it's simple.. not too complicated.

first of all, mari kita liat skyline dari kota tersebut, maksudnya ada gak perubahan yang terjadi dari kota tersebut. Singkat cerita kayak New York City yang Skylinenya berubah sejak 11 September 2001. Sebelumnya berdiri kokoh WTC dan buuuummmm! seketika semuanya hilang :(
just take a look, benar- benar berbeda ya. Ikon dari kota New York hilang seketika.


Cerita lainnya ketika terjadi pengeboman kota Hiroshima di Jepang, benar- benar dapat dilihat perubahan yang terjadi. Semuanya buuuummm.. hilang tanpa bekas lagi :(


Kenapa harus perubahan yang buruk - buruk yang jadi contoh?? nooo.. enggak kok, gak semua perubahan buruk yang bisa kita lihat. Coba deh cek perubahan Dubai dari tahun ke tahun, terlihat banget perkembangannya yang pesat. Good Luck buat Dubai, mudah - mudahan nanti Indonesia juga bisa begitu (asal jangan perubahan Skyline dengan adanya gedung DPR baru aja)

seee???
Bagus kan? mereka berkembang pesat, menciptakan breakthrough dengan adanya skycrapers yang membumbung tinggi di angkasa. :D

Second of all, yang harus kita perhatikan adalah bentuk dari kota itu sendiri. Bagaimana sih pola perkembangan kota tersebut? pattern dari kota? apakah ada landmark dari kota tersebut? kalo kita teliti dengan google earth, perkembangan kota - kota di luar negeri tuh punya pola yang bentuknya unik. Jadi segi arsitekturalnya gak hanya bisa dinikmati dari tampak depan, belakang samping kanan kiri tapi juga dari tampak atas. :D whatta great design! Check their patterns!


Yang ketiga! :D
Perhatikan hal - hal yang mempengaruhi kota tersebut, ada 5 hal penting yang berpengaruh pada kota pertama CULTURE, kedua STRUCTURES, ketiga RULES, keempat PROGRAM, dan kelima VISION

tentu aja berpengaruh kan? coba kita liat Culture, gak usah jauh - jauh deh bagaimana dengan culture orang Indonesia yang kurang disiplin? hasilnya liat aja kota Jakarta tercinta kita.. betapa indahnya dibuai maceet, banjir dan lain - lain. whatta shame :D

Jakarta dan Semerawut


Kesemerawutan di Jakarta disebabkan akibat banyak faktor, salah satunya adalah penyalahgunaan tata guna lahan.

Dalam UU nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang disebutkan bahwa syarat minimal RTH adalah seluas minimal 30 persen dari total luas wilayah. Akan tetapi Jakarta baru memiliki sekitar 13,94 persen lahan terbuka hijau. Menambah luasan RTH di Jakarta juga berkaitan dengan ketidaktegasan dalam merumuskan detail tata ruang wilayah. Akibatnya, alih fungsi lahan menjadi marak. Pelanggaran hampir terjadi di seluruh wilayah hingga 70 persen. Peruntukan untuk lahan terbuka hijau dialihfungsikan untuk tempat bisnis dan hunian. Atau pendirian permukiman di sekitar bantaran sungai, yang tentu saja mengurangi daerah resapan air, sehingga seringkali terjadi banjir yang kemudian dapat melumpuhkan transportasi kota Jakarta. Selain itu, penyalahgunaan area permukiman menjadi area komersial kian marak. Seperti contohnya di daerah Kemang, daerah ini dulunya merupakan permukiman dan kemudian berubah fungsi menjadi kawasan komersial. Penyalahgunaan tata guna lahan juga terjadi di Perumahan Pondok Indah dan Puri Indah, beberapa rumah dijadikan sebagai tempat usaha oleh pemiliknya walaupun terdapat tulisan mengenai larangan rumah untuk dijadikan sebagai tempat usaha.



Pada kasus studi tentang perubahan fungsi lahan dari perumahan menjadi komersial menunjukkan adanya perubahan ekonomi kota Jakarta. Hal ini menyebabkan munculnya regime baru yaitu symbolic regimes. Kemunculan regime ini diindikasikan oleh beberapa indikator yang merupakan indikator dari symbolic regimes. Pertama, adanya perubahan ideologi kota ataupun image kota yang ditandai dengan kenaikan nilai jual obyek pajak (NJOP). Kenaikan NJOP ini memicu perubahan fungsi lahan dari rumah tinggal menjadi komersial karena akan lebih menguntungkan. Bila dipandang dari segi pemerintah kota, kebijakan untuk menaikkan NJOP ini mengindikasikan pergeseran image yang ingin dimunculkan terhadap Kemang dari kawasan permukiman menjadi kawasan komersial. Perubahan image ini berhasil terjadi dengan naiknya angka alih fungsi lahan dari hunian menjadi komersial. Hanya saja pemerintah tidak mengantisipasi kemungkinan lain yang terjadi dari perubahan ini dan terbukti dengan banyaknya protes warga.

Pemda DKI Jakarta sudah membuat aturan yang pada dasarnya dibuat untuk mengatur peruntukan fungsi rumah. Peraturan ini sudah ada sejak tahun 1977 dan dikeluarkan oleh Gubernur yang pada saat itu dijabat oleh Ali Sadikin. Peraturan ini tertuang di dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 203 Tahun 1977 yang berisi tentang ketentuan Pelaksanaan Larangan Penggunaan Rumah Tinggal untuk Kantor atau Tempat Usaha.

Tidak hanya SK Gubernur itu saja yang bisa dijadikan pegangan, tetapi masih ada peraturan yang dikeluarkan untuk menyempurnakan pelaksanaan SK Gubernur DKI Jakata No. 203 itu. Peraturan ini merupakan instruksi yang mempertegas SK Gubernur tersebut yang dikeluarkan tahun 1988 oleh Wiyogo Atmodarminto selaku Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Peraturan yang dinamakan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 135 Tahun 1988 tersebut, berisi larangan penggunaan rumah tinggal untuk kantor ataupun tempat usaha. Selain itu juga instruksi untuk tidak memberikan izin perpanjangan untuk kantor atau tempat usaha yang sudah berada di daerah pemukiman atau hunian. Melalui instruksi ini, Pemda juga memberikan peringatan terakhir bagi pemilik usaha atau kantor tersebut untuk mengalihkan lokasi usahanya ke tempat yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.